Kembali ke halaman beranda

Halaman


TUGAS DAN FUNGSI

A.  Kepala Dinas

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan satu pintu.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, Ke[ala Dinas menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan kebijakan teknis bidang penananman modal dan perizinan satu pintu;
    2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan perizinan satu pintu;
    3. Pemantauan, evaluaasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan perizinan satu pintu;
    4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan satu pintu; dan
    5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.   Sekretariat

1.   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.   Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

3.   Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi

a.  Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

b.  Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;

c.  Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

d.  Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

e.  Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan dinas;

f.    Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;

g.  Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;

h.  Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas;

i.    Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

j.    Pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

k.   Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

l.    Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan  unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga  di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

4.   Seketariat, terdiri dari:

a.  Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

b.  Sub bagian Keuangan;

c.  Sub bagian Program dan Pelaporan;

5.   Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

C.  Bidang Promosi dan Kerjasama

1.   Bidang Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2.   Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas pokok pelaksanaan kegiatan di bidang promosi dan kerjasama investasi.

3.   Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi dan Kerjasama menyelengarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis promosi dan kerjasama investasi;
  2. penyiapan bahan dan pelaksanaan operasional kegiatan promosi dan kerjasama investasi;
  3. pelaksanaan koodinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pihak ketiga dalam penyenggaraan promosi dan kerjasama investasi; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.   Bidang Pelayanan dan Kerjasama, terdiri dari:

a.  Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi;

b.  Seksi Promosi;

c.   Seksi Kerjasama.

D.  Bidang Pengendalian

1.    Bidang Pengendalian dipimpim oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2.    Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal dan perizinan.

3.    Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian menyelenggara- kan fungsi;

  1. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal dan perizinan;
  2. pelaksanaan operasional kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan perizinan;
  3. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan perizinan;
  4. pelaksanaan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelangggaran perizinan; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.    Bidang Pengendalian, terdiri dari:

    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    2. Seksi Data;
    3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

E.   Bidang Pelayanan Perizinan

1.   Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2.   Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan izin.

3    Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi;

  1. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan perizinan;
  2. penyusunan konsep kebijakan pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan;
  3. pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup bidang pelayanan perizinan;
  4. pengoordinasian tugas dan program bidang pelayanan perizinan dengan bagian tata usaha dan bidang di lingkup dinas;
  5. pengembangan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lingkup pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan;
  6. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan;
  7. penyusunan tata laksana pelayanan perizinan;
  8. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  9. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi terkait dengan permohonan perizinan;
  10. pelaksanaan pelayanan pendaftaran izin bagi permohonan izin yang akan diproses untuk mendapatkan rekomendasi;
  11. pelaksanaan pemrosesan dan penerbitan izin bagi permohonan izin yang telah mendapat rekomendasi unutk diterbitkan;
  12. penetapan biaya sesuai dengan tarif yang sudah ditandatangani kepala Dinas;
  13. pelaksanaan penyerahan izin yang sudah ditanda tangani kepala Dinas;
  14. pengembalian berkas permohonan terhadap izin yang belum/tidak memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan;
  15. pelaksanaan pendokumentasian terhadap permohonan izin yang telah diterbitkan;
  16. pembinaan administrasi dan aparatur pada bidang pelayanan;
  17. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan;
  18. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup bidang pelayanan secara rutin dan berkala; dan
  19. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

4.    Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:

a.  Seksi Pendaftaran;

b.  Seksi Perizinan dan Non Perizinan;

c.   Seksi Pelayanan dan Informasi.

F.   Bidang Koordinasi dan Penelitian.

1.   Bidang Koordinasi dan Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2.   Bidang Koordinasi dan Penelitian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang koordinasi  dengan instansi terkait terhadap Pelaksanaan Penelitian Lapangan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

3.   Dalam melakasanakan tugas, Bidang Koordinasi dan Penelitain menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja bidang koordinasi dan penelitian;
  2. penyusunan konsep kebijakan pemerintah daerah di bidang koordinasi dan penelitian;
  3. pengorganisasian tugas dan program di lingkup bidang koordinasi dan penelitian;
  4. pengorganisasian tugas dan program di lingkup bidang koordinasi dan penelitian  dengan bagian tata usaha dan bidang di lingkup dinas;
  5. pengembangan koordinasi dengan SKPD terkait lingkup pemerintah Daerah di bidang koordinasi dan penelitian;
  6. perumusan kebijakan teknis dibidang koordinasi dan penelitian;
  7. pelaksanaan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan kelengkapan persyaratan atas perizinan yang dimohonkan;
  8. melakukan penelitian teknis di lapangan sesuai dengan dokumen permohonan perizinan;
  9. penyusunan berita acara dan laporan hasil pelaksanaan penelitian di lapangan;
  10. pembuatan rekomendasi untuk dilakukan proses penerbitan terhadap izin yang dimohonkan yang telah memenuhi persyaratan lapangan;
  11. melaksanakan penelitian/survei lapangan untuk menggali sumber hukum wajib izin yang belum memiliki izin;
  12. pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan masa berlaku izin yang telah diterbitkan;
  13. pengoordinasian dengan SKPD terkait dalam penertiban terhadap izin yang masa berlakunya telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan;
  14. penelahaan dan pengkajian terhadap permasalahan perizinan yang diadukan masyarakat;
  15. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan perizinan yang diadukan masyarakat;
  16. pelaksanaan inventarisasi permasalahan perizinan dan penyelesaian berbagai kasus yang terkait dengan pengaduan masyarakat;
  17. pelaksanaan evaluasi terhadap materi dan tatalaksana perizinan yang banyak mendapat keluhan dari masyarakat selaku penerima jasa pelayanan;
  18. pembinaan administrasi dan aparatur pada bidang koordinasi dan penelitian;
  19. penyelengaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang koordinasi dan penelitian;
  20. pelaporan pelaksanaan tugas dan program bidang koordinasi dan penelitian secara rutin dan berkala; dan
  21. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

4.   Bidang Koordinasi dan Penelitian, terdiri dari:

a.  Seksi Verifikasi dan Penelitian Lapangan;

b.  Seksi Koordinasi dan Pengaduan Masyarakat;

c.   Seksi Penertiban.

5.         Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagaimana Menurut Pendapat Anda tentang Website ini?

Pilih
Hari
Jam Pelayanan
Senin - Kamis
07.30 - 17.00
Jumat
07.30 - 11.00

DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur

Jl. Prof. M. Yamin, Selong, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Telp. (0376) 21532
Email: [email protected]

Statistik Pengunjung
  • Pengunjung (6.539 Kunjungan)
  • Hits (28.422 Kunjungan)
  • Hari Ini (6 Kunjungan)