Kembali ke halaman beranda

Halaman


TUGAS DAN FUNGSI
  1. Kepala Dinas
  1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    3. Pemantauan, evaluaasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
    5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sekretariat Dinas
    1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
    2. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencana program dan angaran serta ketatausahaan.
    3. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi.
  1. Penyusunan rencana kerja Sekertariat Dinas dan Rencana Kerja Dinas;
  2. Penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
  3. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Dinas;
  4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
  5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
  6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretatiat Dinas secara rutin dan berkala;
  7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Dinas secara tutin dan berkala; dan
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
    1. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub bagian Keuangan dan Pelaporan;
      2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  1. Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
  1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkajian, pelaksanaanm evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelengarakan fungsi:
    1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
    2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan degredasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
    3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah; dan
    4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
  4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
  3. Seksi Pemberdayaan Usaha.
  1. Bidang Promosi Penanaman Modal
    1. Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
    2. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunya tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan Daerah terkait pengembangan dan promosi penanaman modal lingkup Daerah;
    3. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
    1. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
    2. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
    3. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
    4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
    1. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
        1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
        2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
        3. Seksi Sarana dan Prasaran Promosi Penanaman Modal
  1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
    1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
    2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kebijakan Daerah dalam bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
    3. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
        1. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
        2. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
        3. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan
        4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
    4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman, terdiri dari;
        1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
        2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
        3. Seksi Pegawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  2. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
    1. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
    2. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, verifikasi, analisa data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal serta pelaporan kebijakan Daerah dalam bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal.
    3. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
        1. Pelaksanaan verifikasi/validasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
        2. Pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; dan
        3. Pembangunan dan pengembangan serta pengolahan sistem informasi penanaman modal; dan
        4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
    4. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
        1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan data Penanaman Modal;
        2. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal;
        3. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal;
  3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
    1. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
    2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengolahan, verifikasi, pengadministrasian, penerbitan perizinan dan nonperizinan serta pelaporan kebijakan daerah dalam bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan lingkup Daerah.
    3. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan fungsi;
        1. Pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan verifikasi, identifikasi, pengoordinasian, validasi, evaluasi, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penertiban perizinan dan nonperizinan A/I;
        2. Pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan verifikasi, identifikasi, pengoordinasian, validasi, evaluasi, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penertiban perizinan dan nonperizinan A/II;
        3. Pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan verifikasi, identifikasi, pengoordinasian, validasi, evaluasi, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penertiban perizinan dan nonperizinan A/III;
        4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala dinas terkait dengan tugas dan fingsinya.
    4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:
        1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
        2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
        3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III.
  4. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
    1. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
    2. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengumpulan data, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi, penyuluhan, penciptaan inovasi, penanganan pengaduan dan penyediaan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pelaporan kebijakan daerah dalam bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
    3. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:
        1. Pelaksanaan, memfasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, identifikasi, verifikasi, pengoordinasian, evaluasi, monitoring, perancangan, penyusunan, tindak lanjut, pendokumentasian, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
        2. Pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, penganalisaan, memfasilitasi, perancangan, identifikasi, pengoordinasian, pengolahan, pelaksanaan simpilikasi, pengsinkronisasian, evaluasi, monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
        3. pelaksanaan, memfasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, penganalisaan, pengoordinasian, pengolahan, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), pengoperasionalan, penginputan, pengarsipan data pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, penciptaan (inovasi) pola layanan, penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terjangkau,, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
        4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
    4. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
        1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
        2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
        3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Pelayanan Kami?

Pilih
Hari
Jam Pelayanan
Senin - Kamis
08.00 - 17.00
Jumat
08.00 - 11.00

DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur

Jl. MT. Haryono No. 07 Selong, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Telp. +62 8180 5719 867
Email: info@dpmptsp.lomboktimurkab.go.id

Statistik Pengunjung
  • Pengunjung (64.359 Kunjungan)
  • Hits (136.451 Kunjungan)
  • Hari Ini (2 Kunjungan)